Forum Musyawarah Majelis Bangsa Ingatkan Pemerintah dan KPU akan People Power







GELORA.CO - Forum Musyawarah Majelis Bangsa mengeluarkan pernyataan sikap bersama tokoh lintas agama, tokoh masyarakat, dan aktivis.

Pertemuan yang digelar di Resto Al-Jazeraa, Menteng, Jakarta, Selasa (16/4) itu bertujuan untuk mengawasi jalannya pemungutan suara Pemilu 2019. Sekaligus memberikan warning atau peringatan terhadap kecurangan yang mungkin terjadi.

Sedikitnya terdapat delapan masalah yang dikhawatirkan terjadi, diantaranya masalah daftar pemilih tetap (DPT) yang belum tuntas, money politic, dan quick count hasil pemungutan suara.

Dalam kesempatan itu, Habib Muchsin Al-Attas menyoroti tentang persoalan fundamental demokrasi Indonesia. Baginya ada masalah serius terhadap pelaksanaan pesta demokrasi sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat.

"Saya melihat bahwa rakyat ingin perubahan. Apabila ada yang berani melakukan kecurangan maka sudah pasti akan berhadapan dengan people power. Itu terjadi apabila ada kecurangan dan ia muncul secara alami, tidak didesain oleh siapapun," jelasnya.

Mantan anggota DPR RI Djoko Edy Abdurrahman mempersoalkan cara kerja lembaga survei. Menurutnya, lembaga survei seharusnya bukan melegitimasi kecurangan tetapi mewujudkan pemilu yang bersih.

"Quick count itu bukan melegitimasi kecurangan tetapi ia justru menjadi alat untuk mewujudkan pemilu yang bersih dan jujur. Tetapi di Indonesia quick count justru menjadi legitimasi kecurangan, ini masalah serius," bebernya.

Senada, Direktur Sabang Merauke Circle Syahganda Nainggolan tidak sepakat adanya quick count karena berpotensi memanipulasi suara riil di lapangan.

"Seharusnya KPU harus pada komitmen awal bahwa lembaga survei yang melakukan quick count tidak perlu ada karena akan merusak persepsi publik. Karena itu, kita mendesak KPU untuk menghentikan quick count ini," jelasnya.

Sementara itu, Jenderal TNI (Purn.) Tyasno Sudarto melihat dari sisi gerakan people power usai pemungutan suara. Dia mengatakan, people power jangan dibenturkan dengan TNI.

"Saya ingin ingatkan TNI itu tentara rakyat, tentara yang harus melindungi rakyat, bukan diperhadap-hadapkan dengan rakyat karena itu akan merusak TNI. Jadi, gerakan people power itu bukan untuk mengacaukan tetapi memperjuangkan kebenaran," paparnya.

Oleh karena itu, Letjen TNI Mar. (Purn.) Suharto melihat bahwa rakyat harus waspada karena potensi kecurangan dalam pemilu semakin nyata dan jelas.

"Saya imbau masyarakat untuk mengawal pencoblosan karena kecurangan ini hanya bisa dihentikan dengan gerakan mengawal TPS. Karena itu peran kita semua harus digalakkan, kita hentikan kecurangan ini," tegasnya. [rm]

Banner iklan disini
loading...

Subscribe to receive free email updates: