Setelah PAN, Tercium Aroma Peluang Koalisi Jokowi dengan Partai Demokrat







GELORA.CO - Selain PAN, Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin membuka pintu un­tuk Partai Demokrat (PD) bergabung. Peluang itu, dinilai cukup besar, mengingat komunikasi Jokowi dengan pimpinan PD cukup baik.

Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf, Abdul Kadir Karding menyatakan, memang saat ini reka­pitulasi masih dilakukan KPU, meski mayoritas hitung cepat lembaga survei memenangkan Jokowi-Ma'ruf. Namun, kubu pasangan nomor urut 01 itu, membuka pintu bagi koalisi Prabo­wo Subianto-Sandiaga Uno yang ingin merapat bersama koalisi Jokowi. 

Soal kemungkinan Demokrat bergabung, TKN Jokowi menegaskan memberikan sambutan positif bila wacana tersebut terealisasi. Kard­ing menyatakan, pihaknya menyambut baik partai-partai Koalisi Adil dan Makmur yang mau bergabung bersama. 

Sebelumnya, Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsudin menyatakan, par­tainya saat ini masih konsisten berada di barisan oposisi, bersama koalisi partai yang mengusung pasangan calon nomor urut 02. 

Menurut Amir, meski hasil hitung cepat semua lembaga dan hitung sementara KPU menunjuk­kan keunggulan untuk pasangan Jokowi-Ma’ruf, namun Demokrat tetap taat azas. Oleh karena itu, Demokrat masih tetap menunggu pengumuman resmi KPU terkait pemenang Pilpres 2019. Setelah pemenang Pilpres sudah secara resmi diumumkan KPU, barulah Demokrat memutuskan arah koalisi. 

Lantas, apakah ini merupakan upaya TKN un­tuk merayu Demokrat supaya bergabung, meng­ingat sebelumnya ada informasi yang menya­takan PD membuka peluang untuk bergabung. Apakah sudah ada pembicaraan antara TKN dengan Demokrat mengenai hal ini? Bagaimana pula respons PD menanggapi rayuan tersebut? Berikut penuturan lengkapnya:

Sekali lagi, kami akan menyerahkannya kepada Pak Jokowi, beliau yang paham, apakah cukup dengan partai yang ada saat ini, atau butuh tambahan lain, sehingga semuanya bisa bergabung membangun bangsa. 

TKN membuka peluang bagi Demokrat untuk bergabung. Pihak Demokrat menyatakan tetap di koalisi Prabowo-Sandi sampai hasil KPU keluar... 
Ya, sama saja. Soal apakah nanti anggota koalisi Pak Jokowi ini akan bertambah partainya, itu nanti diserahkan sepenuhnya kepada Pak Jokowi, sebagai orang yang menerima mandat dari rakyat. Jadi kalau sekarang ada komunikasi politik, Pak Zul ketemu, Pak SBY mengucapkan sesuatu, itu mesti dipandang sebagai langkah rekonsiliasi saya kira. 

Rekonsiliasi? 
Iya, setelah ada pembelahan rakyat karena isu-isu yang keras pada masa Pemilu. Makanya, harus ada hal-hal positif yang dilakukan, dalam hal ini pertemuan para elite politik. 

Apakah akan berujung kepada koalisi, pembagian kabinet? 
Itu saya kira masih jauh dari dipu­tuskan ya. Sekali lagi, keputusan itu, kalau kami menyerahkannya kepada Pak Jokowi. Sebagai orang yang menerima mandat dari rakyat, beliau yang akan memutuskan apa yang terbaik bagi bangsa ini. 

Apakah ada pembicaraan yang mengarah ke sana? 
Belum ada, karena saya kira, se­muanya akan menunggu pengumu­man dari KPU. Secara konstitusi, real count itu memang yang akan menjadi penanda bahwa kita memiliki presi­den terpilih. Meskipun haqul yakin, kami tahu, Pak Jokowi sudah menang. Karena, kami percaya dengan hasil quick count yang ada saat ini. 

Pihak Anda juga menggelar quick count? 
Iya, quick count yang kami kum­pulkan juga, hasilnya sama dengan yang dilakukan berbagai lembaga survei. 

Di sisi lain, partai-partai di kubu 02 juga belum pasti akan bubar. Mungkin saja mereka akan berkoalisi lagi sebagai oposisi... 
Kami tidak tahu juga mereka akan gabung lagi atau tidak. Sekali lagi, kami akan menyerahkannya kepada Pak Jokowi, beliau yang paham, apakah cukup dengan partai yang ada saat ini, atau butuh tambahan lain, sehingga semuanya bisa bergabung membangun bangsa. 

Apakah ini upaya untuk meng­goda Demokrat agar bergabung ke koalisi Jokowi? 
Saya kira, ajakan itu tidak untuk merayu mereka supaya bergabung. Konteksnya saya kira belum ke arah sana ya. Dalam konteks bahwa pertemuan-pertamuan para elite ini menjadi penting, karena sebagai upaya rekonsiliasi seperti yang saya katakan tadi. 

Jika Demokrat jadi bergabung, posisinya bagaimana? 
Sekali lagi, itu hak prerogatif Pak Jokowi, tak perlu kami ganggu gugat, dan tak perlu dikasih saran juga beliau pasti sudah tahu bagaimana memu­tuskan postur kabinetnya seperti apa. Apakah orang-orangnya cukup dari partai yang ada, atau harus nambah dan sebagainya, itu semuanya kami serahkan ke Pak Jokowi. Kami seka­rang fokus saja untuk mengawasi C1, sampai nanti pada saatnya KPU mengumumkan hasilnya. 

Apakah semua anggota koalisi sudah pasti tidak keberatan? 
Saya tidak bisa atas nama TKN menjawab pertanyaan ini. Saya bisan­ya atas nama PSI (Partai Solidaritas Indonesia) menjawabnya. Tapi saya kira, kalau membaca pernyataan kawan-kawan TKN lain, saya kira arahnya ke situ. Memang harus diserahkan kepada Pak Jokowi. 

PSI sudah pasti menyerahkan­nya ke Jokowi? 
Iya, kalau kami pasti. Karena jabatan itu mandat kepada beliau. Pembentukan kabinet hak prerogatif Presiden. Siapa yang paling cocok un­tuk menjadi pembantu beliau, apakah perlu dukungan partai yang sekarang atau butuh dari partai lain, itu semua Presiden yang bisa menentukan. Semuanya tergantung Pak Jokowi. 

Selain Demokrat, PAN juga dikabarkan berpeluang bergabung. Partai anggota koalisi sudah setu­ju?
Belum tahu, karena belum ada pembicaraan formal ke arah sana. Tapi saya rasa, tidak akan ada kebera­tan. Karena sekali lagi, itu haknya Pak Jokowi. Kami hormati orang yang sudah kami dukung, dan kami per­juangkan untuk menang. 

Biasanya, partai politik kalau sudah selesai Pemilu, kembali berteman. Yang menang kita dukung untuk memenuhi janji kampanyenya, untuk memperbaiki bangsa ini. Yang kalah, mengawasi kerja teman kita yang menang.

Sejauh ini, keutuhan koalisi Adil dan Makmur seperti apa? 
Fokus Demokrat sekarang ini mengamankan suara Pileg, makanya para Caleg pulang ke Dapil masing-masing, sama seperti saya. 

Jadi, mengamankan suara partai yang proses rekapitulasinya sedang berjalan sampai tanggal 4 Mei itu di tingkat kecamatan. Berjenjang terus ke kabupaten, ke provinsi hingga nanti ke tingkat nasional pada 22 Mei. Fokus semua partai juga itu kan. Termasuk masuk BPN, sekarang sedang fokus pada rekapitulasi itu juga. 

Bagaimana rekonsiliasi dengan koalisi partai di TKN? 
Kaitannya dengan rekonsiliasi dan segala macam, ya semua partai memang harus rekonsiliasi kembali. Karena Pemilu sudah selesai, Presiden yang nanti terpilih, ya Presiden kita semua. Kita semua mendukung pemerintahannya untuk membuat Indonesia semakin adil, semakin makmur. 

Di internal Demokrat, apakah sudah ada pembicaraan tentang rekonsiliasi ini? 
Oh, belum ada. Biasanya, partai poli­tik kalau sudah selesai Pemilu, kembali berteman. Yang menang kita dukung untuk memenuhi janji kampanyenya, untuk memperbaiki bangsa ini. Yang kalah, mengawasi kerja teman kita yang menang. Bukankah begitu. 

Partai Demokrat apakah akan berkonsiliasi sebelum 22 Mei? 
Semua partai sudah berkonsiliasi, itu kan cuma debat-debat Pemilu saja. Kami misalnya, Demokrat, berteman baik dengan partai-partai yang lain, bukan dengan Gerindra, PKS, dan PAN saja. Kami berteman dengan semua, termasuk Golkar, Nasdem, PDIP. 

Sama sekali belum ada pembi­caraan? 
Biasanya memang akan ada pem­bicaraan di atas itu, namun maqom kita belum sampai bicara soal itu. Tetapi yang pasti, kami sebagai kader Partai Demokrat pasti akan loyal menjalankan keputusan partai. Apa pun keputusan pimpinan, kami loyal untuk menjalankannya. 

Partai Demokrat inginnya be­rada dalam pemerintahan, siapapun presidennya, atau berada di tengah-tengah seperti periode ini? 
Buat kami sama saja. Yang penting itu untuk bangsa, negara dan rakyat. Mengenai pembicaraan yang lain itu, sudah kewenangan pimpinan partai. Tapi yang pasti, partai Demokrat ini bersahabat dengan semua partai, tidak hanya partai yang ada di BPN. 

Contohnya? 
Seperti 2004, Golkar ada di bagian pemerintahan. Jadi partai Demokrat teman semua parpol, baik yang ada di BPN atau TKN, yang ada di Pak Prabowo atau Pak Jokowi, itu adalah sama. Itu adalah teman. Kita juga pernah bekerjasama dengan mereka. Yang terpenting, Pemilu sudah usai, makanya kita bersatu. Bukan hanya Indonesia untuk 01 atau Indonesia untuk 02. Untuk semua. 

Kesan menggoda TKN kepada Partai Demokrat untuk berkoalisi, apakah sebuah keistimewaan? 
Biasa saja. Lagian, kita belum digoda. Tak ada goda-goda kami. Kalau nanti siapa pun pemerintah yang terpilih ingin diperkuat, mis­alnya ingin mengajak Demokrat, ya tentu kita menyamakan platform. Kita punya 14 prioritas. Kalau nanti pemerintah menjalankan 14 prioritas sebagaimana janji kami kepada pemi­lih, tentu kami mendukung. 

Bicara quick qount, hingga saat ini dimenangkan pasangan calon 01. Mau bergabung dengan 01 atau bertahan di 02? 
Kita tunggu hasil Pemilu. Yang pasti, kita masih menunggu real count. Lebih baik kita menunggu real count dari KPU. Biarkan saja tahapan dalam Pemilu kita ini. Tetapi, sebagaimana yang disampaikan Pak Susilo Bambang Yudhoyono, apa pun hasil real count nanti, Partai Demokrat akan ikut garis sesuai konstitusi. Kan ada upaya penyanggahan, itu yang bisa ditempuh. Siapa pun Presiden yang terpilih. 

Akankah 14 prioritas Partai Demokrat itu dijalankan kalau berada di pemerintahan? 
Seharusnya ya. Tetapi, kalaupun kami tidak di pemerintahan, 14 priori­tas itu akan tetap kami prioritaskan. Kalau dijalankan syukur. Kalau tidak, dijalankanlah satu atau dua, kan se­cara bertahap itu. [rm]

Banner iklan disini
loading...

Subscribe to receive free email updates: