Imbas Virus Corona 6,5 Persen Barang Impor China Hilang dari Pasaran, Wakil Ketua MPR: Antisipasi Stok dalam Negeri



GELORA.CO - Adanya kecurigaan negara-negara lain terhadap status Indonesia yang masih aman dari virus corona, membuat Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat angkat suara.

Dalam keterangan persnya, ia meminta pemerintah meyakinkan dunia internasional mengenai status Indonesia terkait wabah virus korona (COVID-19).

"Terakhir diberitakan, Departemen Kesehatan Australia memasukkan Indonesia ke dalam daftar negara yang diwaspadai bersamaan dengan China, Iran, Italia, dan Korea Selatan (Korsel),” kata Rerie, sapaan akrabnya, Minggu (1/3).

Kecurigaan dunia internasional muncul karena tidak satu pun warga Indonesia yang tertular virus mematikan itu. Tetapi Arab Saudi memasukkan Indonesia dalam salah satu dari 23 negara yang ditolak dalam penerimaan jemaah umrah, sebagai antisipasi penyebaran virus korona.

Untuk itu Ririe mendesak pemerintah untuk bisa menjawab keraguan tersebut.

“Pemerintah harus mampu menjawab keraguan berbagai pihak,” ujar Rerie.

Wabah virus corona bukan saja berdampak pada aspek kesehatan, tetapi juga berdampak pada bidang ekonomi dan pariwisata, menurut Ririe ini yang  harus diperhatikan.

“Pusat Penelitian Ekonomi LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) pekan lalu memperkirakan potential loss dari pariwisata bisa mencapai lebih dari 2 miliar dolar Amerika (Rp28,6 triliun),” ujar dia.

Ririe menyebut,  LIPI juga telah memperkirakan lebih dari 13 persen jenis barang ekspor ke Tiongkok berpotensi terimbas. Sementara itu, 6,5 persen jenis barang impor asal Tiongkok berpotensi hilang dari pasar domestik Indonesia.

Ia juga mengingatkan memasuki Ramadhan pemerintah perlu mengawasi dan mengamankan stok  dalam negeri.

“April ini, kita memasuki bulan Ramadan. Perlu diantisipasi segera pengamanan stok dalam negeri serta pengendalian inflasi,” jelas Rerie. (rm)

Tidak ada komentar untuk "Imbas Virus Corona 6,5 Persen Barang Impor China Hilang dari Pasaran, Wakil Ketua MPR: Antisipasi Stok dalam Negeri"